Bahlil Jamin Smelter Freeport di Gresik Tancap Gas pada Juni 2024
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Dok Istimewa
JAKARTA -- Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjamin bahwa smelter Freeport di Gresik beroperasi pada Juni 2024. Proyek itu mengandung nilai investasi hingga USD 3 miliar atau sekitar Rp 47,7 triliun.
Bahlil menegaskan dengan ada smelter ini, maka konsentrat tembaga bisa diolah di Indonesia. Freeport tadinya hanya mengekspor konsentrat tembaga ke luar negeri.
"Mulai tanggal 1 Juli 2024 pabrik freeport dengan konsentrat tembaga dari Timika itu diolah di Gresik dengan satu tahun menghasilkan 60 ton emas murni, 400 ribu katoda tembaga dengan turunan lainnya," kata Bahlil dalam acara Kuliah Umum Menteri Investasi di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama pada Jumat (31/5/2024).
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Saat ini, pemerintah Indonesia juga mendorong PTFI untuk membangun smelter di Timika, Papua Tengah, dekat dengan tambang Freeport. Permintaan ini beriringan dengan rencana pemerintah yang akan menambah jumlah saham milik Indonesia di PTFI menjadi 61 persen pada tahun 2041.
"Kita sedang memikirkan, begitu aturannya keluar, kita akan mengakuisisi lagi sahamnya tambah 10 persen. Sekarang kan kita 51 persen, kita ingin Indonesia harus mayoritas lagi, negosiasinya sudah selesai dan Freeport setuju untuk penambahan saham 10 persen pada 2041 ke atas," ujar Bahlil.
Bahlil menyebut pembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah. Inilah salah satu strategi investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
"Dunia saat ini sedang berbicara tentang green energy dan green industry. 2035 puncaknya bonus demografi, 65 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif. Dan karena itu kita harus men-desain dari sekarang agar bangsa kita tidak menjadi negara konsumtif," ujar Bahlil.
Bahlil mencontohkan, cadangan nikel Indonesia mencapai 25% dari total cadangan nikel dunia. Sehingga pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor bijih nikel pada tahun 2019. Kebijakan tersebut berhasil memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Indonesia.
"Nilai ekspor kita untuk nikel hanya 3,3 miliar USD di 2017. Begitu kita stop ekspor bahan baku, kita bangun industrinya, kita bangun pabriknya di Indonesia, apa yang terjadi pada 2023 kenaikannya menjadi 33,5 miliar USD atau hampir sebesar 500 triliun rupiah," ujar Bahlil.
Selain itu, Bahlil mengamati banyak negara-negara maju yang tidak senang atas kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel. Bahkan, Indonesia sempat digugat oleh Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan tersebut.
"Mereka takut negara kita kuat. dan saya masih yakin bahwa ada sebagian negara lain yang tidak ingin Indonesia berdaulat dalam mengelola kekayaannya sendiri," ujar Bahlil.
