Datangi KPK, Massa Desak Dinasti Politik di Kaltim Ini Ditindak Hukum

JAKARTA -- Sekelompok orang yang mengatasnamakan diri Front Kaltim Menggugat mengadakan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan pada Rabu (7/8/2024). Mereka meminta KPK memeriksa Bani (keluarga) Mas'ud yang diduga terjerat korupsi di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Front Kaltim Menggugat mendorong aparat penegak hukum khususnya KPK tidak ragu menindak dan segera menuntaskan semua kasus hukum di Kaltim yang menyeret Klan Bani Mas'ud yang diduga terlibat kasus korupsi demi keadilan dan pembangunan provinsi Kalimantan Timur yang lebih baik," kata Koordinator Front Kaltim Menggugat Radit Ompus saat berorasi.

Radit mengamati kuatnya dinasti politik dan suburnya kasus korupsi yang diduga menjerat pejabat di Kalimantan Timur. Radit menilai kondisi pengelolaan pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok keluarga bakal mengambat kemajuan Kalimantan Timur meski saat ini menjadi penyangga utama ibu kota Nusantara.

Scroll untuk membaca

"Berdasarkan penulusuran Front Kaltim Menggugat menemukan ada satu klan keluarga yang memiliki jaringan politik sangat kuat di Kalimantan Timur namun memiliki dugaan rekam jejak kasus hukum," ungkap radit

Radit mencontohkan klan politik Mas'ud bersaudara misalnya. Rudi Mas'ud merupakan anggota DPR RI dari dapil dan bakal calon Gubernur Kaltim. Sementara kakaknya Hasanudin Mas'ud menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur.

Pada saat yang bersamaan dua saudaranya menjabat kepala daerah, yakni wali kota Balikpapan Rahmad Mas'ud dan Abdul Ghofur Mas'ud. Nama terakhir merupakan bupati Penajam Paser Utara yang telah terjaring OTT KPK dan dinyatakan bersalah atas beberapa kasus korupsi yang didakwakan kepadanya dan hingga saat ini masih terus diadili untuk kasus lain.

Radit melanjutkan Hasanudin Mas'ud (HM) yang saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Kaltim yang diduga guna memperkuat Bani Mas'ud. Dia diduga melakukan kudeta terhadap H. Makmur HAPK yang merupakan ketua DPRD Kaltim terdahulu yang saat ini telah menjadi kader Gerindra.

"Untuk itu Front Kaltim Menggugat menilai gurita dinasti politik di Kaltim harus dilawan karena sudah mengkhawatirkan dan sulit tersentuh kasus hukum sehingga dinilai akan menghambat pembangunan di Kaltim secara umum," ucap Radit.