Masalah Penyaluran Logistik Dinilai Wajib Diperbaiki Pemerintahan Baru
JAKARTA -- Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), Hedy Rahadian mengungkapkan sejumlah kendala penyaluran logistik yang terjadi di Indonesia. Hedy berharap kendala ini dapat dibenahi oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Hal itu dikatakan Hedy dalam seminar publik bertajuk "Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045" yang digelar di Kampus Universitas Indonesia, Rabu (18/9/2024).
Hedy menyebut masalah pertama adalah infrastruktur jalur logistik yang belum memadai di seluruh wilayah.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
"Saat ini jalur logistik di Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa," kata Hedy dalam paparannya, Rabu (18/9/2024).
Masalah kedua adalah kemacetan. Kondisi ini dapat mempengaruhi waktu pengiriman, serta berimplikasi pada peningkatan biaya logistik.
Kerugian yang disebabkan akibat kondisi ini, menurut Bank Dunia, mencapai 4 miliar Dolar AS, atau setara dengan 0,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia
Selain itu, ada pula masalah pada banyaknya truk yang kelebihan dimensi dan muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL). Dari survei Ditjen Bina Marga 2017-2022 menyebutkan terdapat lebih dari 50 persen kendaraan ODOL.
"Banyak jalan kita dalam keadaan rusak ya, ini masalah ODOL ini sampai sekarang enggak selesai," ujar mantan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR itu.
Dengan banyaknya berbagai masalah penyaluran logistik via jalan raya itu, Hedy mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengoptimalkan jalur lain, seperti lewat kereta api atau jalur laut.
Hedy mencontohkan penyaluran logistik di eropa yang melalui jalan raya hanya 70 persen. Sisanya, 20 persen menggunakan kereta api dan 10 persen melalui laut. Tapi, di Indonesia 90 persen masih mengandalkan penyaluran logistik via jalan raya.
"Kalau jarak dekat itu jalan memang efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang lebih efisien. Kalau jarak jauh itu laut yang lebih efisien dengan angkutan masalahnya," ujar Hedy.
Hedy optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memperbaiki penyaluran logistik agar lebih optimal.
"Sekarang ini, sedang disiapkan Keppres tentang sistem logistik nasional nanti kita harapkan ini bahwa akan bisa dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru ya," ujar Hedy.
Diketahui dalam seminar itu turut hadir pula Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, Ketua Umum Masyarakat Energi Biomasa Indonesia Milton Pakpakhan, dan Direktur Eksekutif Pengurus Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Yudha Permana Jayadikarta.
