Komisi IV DPR akan Dorong Pansus Bongkar Dugaan Mark up Beras Bulog Hingga Rp2,7T
JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan akan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap skandal dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar. Kasus ini menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.
“Iya nanti kita usulkan dan dorong,” kata Daniel Johan kepada wartawan, Ahad (7/7/2024).
Daniel menilai pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras yang menyeret nama Arief Prasetyo Adi dan Bayu Krisnamurthi.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
“Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,” ujar Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Daniel juga memandang pembentukan Pansus skandal impor beras diperlukan guna memperbaiki tata kelola pangan RI. Daniel menekankan, pembentukan Pansus sebagai langkah pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan.
“Sekaligus perbaiki tata kelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah dalam wujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan,” ujar Daniel.
Sebelumnya, usulan Pansus skandal impor beras di DPR digaungkan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas. Kasus ini bermula saat Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu, (3/7/2024).
Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.
